bukabaca.id, Makassar – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim mendapat kecaman dari masyarakat Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Lembaga Pendampingan Hukum dan Ahli Peraturan Daerah (LPHAPPD). Bahkan Syahruddin Yasen selaku Direktur LPHAPPD, mendesak Presiden RI, untuk mencopot Nadiem dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia pun beralasan karena ide-ide liberalnya dibidang pendidikan selama ini dinilai cenderung membahayakan kelanjutan bangsa dan negara. Betapa tidak, Nadiem sejak menjadi Menteri banyak sekali ide-ide yang buruk dan tidak sesuai dengan harkat dan martabat dunia pendidikan di Indonesia yang ditelorkan.
“Ide-idenya cenderung liberal dan mengancam sistem pendidikan serta dunia pendidikan di Indonesia. Malah belakangan ini lanjut Yasen, Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkesan dipaksakan untuk disahkan agar mendapat perlawanan dari barisan rakyat sadar pendidikan dari para pimpinan perguruan tinggi diseluruh Indonesia serta para guru dan dosen,” ungkapnya melalui jaringan aplikasi WA siang ini sekitar pukul 14.10 Wita.
Syahruddin Yasen yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Assosiasi Dosen dan Guru Indonesia (ADGI) Sulawesi Selatan secara teges menyatakan,” RUU yang rencana akan disahkan dinilai telah melecehkan profesi guru dan dosen. Sebab UU Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen seolah ingin dihapuskan. Dan lebih celakanya lagi, karena RUU Guru dan Dosen Negeri masuk dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru Swasta dimasukkan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah dengan berlakunya UU Sisdiknas nanti tambah Yasen, maka guru dan dosen bukan lagi profesi melainkan sudah menjadi karyawan. Olehnya itu, maka secara otomatis guru dan dosen akan tunduk pada UU Ketenagakerjaan (Umnibus Law). Artinya, jika RUU dipaksa untuk disahkan, tidak perlu lagi ada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebab semua upah tergantung hubungan industrial majikan maupun buruh.” tambahnya.
Syahruddin Yasen sepakat dengan pengurus APTISI dan Pimpinan PT bahwa memang Nadiem benar-benar telah berubah menjadi monster pengkhianat bagi Guru dan Dosen. Karena itu, Presiden RI harus segera mencopot Nadiem dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” tegasnya.
Selain itu, dalam RUU Sisdiknas yang akan disahkan, tidak ada lagi pendidikan gratis bagi anak-anak kita. Dan ini benar-benar sangat menyakiti dan membahayakan karena sudah melawan konstitusi. “Untuk itu, Nadiem harus segera dicopot. Anggota DPR juga agar jangan tidur. Ayo anggota DPR, tunjukkan tajirmu,” Yasen kembali menegaskan.
Yasen juga menilai, Menteri Nadiem dinilai sama sekali tidak menghargai peran swasta selama ini. Penerimaan siswa dan mahasiswa yang berjilid-jilid dapat menutup ruang bagi swasta untuk terus melanjutkan kiprahnya mengabdi bagi negeri. Maka pada intinya, semua elemen baik itu sebagai masyarakat, siswa, mahasiswa, guru, dosen dan pimpinan pendidikan serta seluruh jenjang harus turun melawan kebijakan liberalisme pendidikan dibawah ide-ide Nadiem ini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, pelajar, mahasiswa, guru dan dosen untuk menyatukan langkah memprotes, mengecam, mengutuk dan menolak disahkannya UU Sisdiknas versi Nadiem,” pungkas dia.
“Ini sudah kedzaliman yang luar biasa, kata Yasen. Sebab jika disadari, bangsa dan negara serta generasi kita akan terdegradasi secara perlahan menjadi hancur. Tidak ada cara lain untuk melawan maka copot Nadiem dari Menteri. Presiden harus bertindak tegas dengan membatalkan pengesahan RUU dengan mendengar aspirasi seluruh pimpinan perguruan tinggi.
“Presiden hendaknya, jangan cari jalan selamat sendiri bersama oligarki tapi lihatlah akan kepentingan negara dan bangsa yang saat ini dalam kondisi mengerikan,” Dan jangan juga karena rencana pengesahan RUU Sisdiknas sementara kasus Sambo, BBM, Sembako naik, menjadi terabaikan,” tutup Yasen. (***)
