banner 728x250

Berita  

Pemprov Sulsel Jadi Pelopor Penggunaan KKPD di Indonesia, Terima 2 Penghargaan BI

(Foto: Pemprov Sulsel)

BukaBaca.id, Makassar – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dinobatkan sebagai TP2DD terbaik di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Causa Iman Karana, di sela peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), High Level Meeting TP2DD, serta Apresiasi Ekonomi dan Keuangan Digital Sulsel yang dilaksanakan di Hotel Claro, Makassar, Selasa (5/12/2023).

“Berbagai inovasi dilakukan di Sulsel berhasil dapat pengakuan nasional. Di tahun 2022, Sulsel berhasil jadi TP2DD terbaik se-Indonesia. Tahun ini, TP2DD Sulsel tidak hanya terbaik di wilayah kawasan Sulawesi, tapi kembali jadi yang terbaik di Indonesia,” kata Causa.

Pak Cik, sapaan akrabnya, mengungkapkan pemerintahan dituntut mengikuti perkembangan teknologi sehingga lebih responsif, efektif, dan transparan. Termasuk dalam hal tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah membuktikan hal itu.

“Wapres (Wakil Presiden, Ma’ruf Amin) telah memberikan arahan agar semua pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada KKPD. Oleh Pak Penjabat Gubernur (Bahtiar Baharuddin) langsung ditindaklanjuti begitu kami laporkan. Luar biasa sekali dukungan Pak Pj Gubernur,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, BI menyerahkan dua piagam penghargaan untuk Pemprov Sulsel yang diterima Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin, yakni penghargaan TP2DD Terbaik I di Kawasan Sulawesi dan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Program Unggulan P2DD Terbaik melalui aplikasi pembayaran pajak digital Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel in Your Hand.

Diketahui, Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan penggunaan KKPD. Pemprov Sulsel untuk pertama kalinya menggunakan KKPD-nya pada November 2023 lalu, untuk pembelian alat tulis kantor (ATK).

Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin menyampaikan KKPD menjadi instrumen reformasi birokrasi, termasuk tata kelola keuangan. Penggunaan KKPD, secara langsung atau tidak, akan mengurangi praktik tata kelola keuangan yang kurang pantas dan upaya pencegahan korupsi.

“Dengan menggunakan KKPD, semua terukur. Pasti semakin sehat organisasi kita karena memangkas proses administrasi. KKPD lebih mudah, simpel, sederhana, dan akuntabel, sesuai prinsip hukum keuangan. Banyak manfaat yang diperoleh,” tuturnya.

Dia juga menyampaikan terima kasihnya kepada BI atas dukungan dan kontribusi dalam perbaikan tata kelola keuangan pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *