Pelaksanaan F8, Danny Pomanto: Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel Lawan Pemerintah Pusat

waktu baca 2 menit

bukabaca.id, Makassar – Obrolan Malam Jumat bertajuk ‘Tingkatkan Perekonomian, F8 Dibuang Pemerintah’ berlangsung di halaman kantor Inikata.com Jalan Letjen Hertasning Nomor 54, Kota Makassar, Kamis malam (17/10/2019).

Hadir Muhammad Ramdhan Pomantu yang lebih dikenal dengan Danny Pomanto (DP) selaku founder F8, Abdul Muthalib pengamat ekonomi Unismuh, dan Wahab Tahir anggota DPRD Makassar, serta Pj Wali Kota Makassar diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Ismail Hajiali.

Danny Pomanto mengatakan Pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan melawan pemerintah pusat dengan tidak mendukung Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8).

“Pemerintah kota dan pemerintah provinsi melawan pemerintah nasional. Saya salut walaupun itu melawan pemerintah pusat, karena program prioritas Pak Jokowi (Joko Widodo) menghadirikan wisatawan mancanegara,” ujar Danny Pomanto.

Meski tidak diberikan izin oleh Pemerintah Kota Makassar untuk dilaksanakan di Anjungan City of Makassar, F8 tetap dilaksanakan yang telah berlangsung Citraland City Losari Cove Sunset 8 Jalan Metro Tanjung Bunga, 11 13 Oktober 2019 lalu.

“Seolah-olah ini barang tidak mau dikasih jadi, tetapi kami tetap berjuang dan terlaksana tanpa uang daerah,” ungkap Danny Pomanto.

Obrolan Malam Jumat yang berlangsung serius para tamu menyimak pembicaraan narasumber. Ttamu yang hadir memadati halaman kantor Inikata.com sampai pada gerbang pintu masuk.

Pj Wali Kota Makassar diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Ismail Hajiali mengatakan F8 2019 tidak dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar karena kondisi ekonomi daerah tidak memungkinkan.

“Karena kondisi keuangan daerah, sehingga Pemkot tidak melaksanakan F8, memang F8 kali ini tidak didukung pemerintah kota, karena kondisi tidak memungkinkan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah kota tidak melarang terlaksananya F8 terbukti sudah dilaksanakan. “Kita ini selaku aparat pemerintah, tentu harus netral,” katanya.

Abdul Muthalib selaku pengamat ekonomi menganggap F8 sangat menarik untuk diteliti ada banyak hal yang menarik. F8 banyak diapresiasi masyarakat. Bukan hanya masyarakat Makassar, tetapi juga masyarakat luas.

“Jika ini dianggap bagus mari kita kembangkan kalau perlu dikembangkan lagi tujuannya adalah bagaimana kita melihat kepentingan yang lebih luas yaitu serapan tenaga kerja dan nilai ekonomis secara individu dan lingkup pemerintah kota,” tuturnya. (Arman Jaya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *