Malam-malam, Plt Gubernur Sulsel Terima Kunjungan BPKP dan BPK Sulsel, Apa yang Dibahas?

  • Bagikan

bukabaca.id, Makassar – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, meminta kesediaan BPKP RI untuk dapat memberikan bimbingan kepada para OPD di Sulsel mengenai pengelolaan keuangan dan pembangunan di Sulsel.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel, saat menerima kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulsel dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel di Makassar, Senin (13/9/21) malam.

Plt Gubernur Sulsel, berharap BPKP bisa memberikan bimbingan, couching clinic kepada OPD dalam pengelolaan keuangan.

“Kami berharap BPKP bisa memberikan bimbingan, couching clinic kepada para OPD kita untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan agar ke depannya pengelolaan keuangan kita bisa lebih baik, lebih transparan dan akuntabel,” katanya.

Kepala BPKP RI Perwakilan Sulsel, Arman Sahri Harahap, mengaku pertemuan dengan Plt Gubernur Sulsel merupakan bagian dari penguatan sinergi untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Sulawesi Selatan.

“Ini kita pingin ke depan Sulsel lebih baik lagi kalau tahun kemarin kita lihat opini BPK memang kan turun, kita berharap dengan sinergi yang bagus seperti ini kita lanjutkan kedepan hasil penilaian BPK itu bisa kembali,” ungkapnya.

Terkait dengan upaya pembimbingan untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan, Arman menegaskan, pembimbingan rutin dilakukan, termasuk konsultasi dari Pemprov Sulsel yang tetap berjalan. “Itu bagian dari upaya kita memperkuat akuntabilitas itu,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, menyampaikan pertemuannya dengan Plt Gubernur Sulsel adalah untuk mendorong Pemprov Sulsel mempunyai komitmen lebih baik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Di mana, kata Henry, pengelolaan APBD Sulsel tahun lalu dari hasil pemeriksaan BPK opininya turun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Jadi kita menyampaikan akan mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya langkah langkah yang harus dilakukan supaya pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel, yang bisa nanti dibuktikan salah satunya dengan membaiknya opini,” jelasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *