Ketua Fraksi NasDem DPRD Selayar Singgung Bongkar Muat Barang dalam Kota Selayar: Kadang Bikin Macet

14/05/2025 - 23:14

Muhammad Irfan, anggota Komisi III DPRD Kepulauan Selayar (kanan).

KEPULAUAN SELAYAR – Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting kepada Dinas Perhubungan sebagai tindak lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Rabu, 14 Mei 2025.

Ketua Fraksi NasDem di DPRD Selayar, Muhammad Irfan, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bertujuan untuk mendorong efisiensi pelayanan publik, meningkatkan keselamatan transportasi, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa poin strategis yang disorot meliputi:

Rehabilitasi tambatan perahu di sejumlah wilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
Perbaikan jembatan timbang di Pamatata guna menertibkan operasional truk dan meningkatkan pendapatan retribusi.
Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dinilai bertentangan dengan regulasi lebih tinggi.
Pemeliharaan rutin armada bus sekolah demi kelancaran transportasi pelajar.
Pemasangan Barrier Gate (portal otomatis) di Pelabuhan Pamatata untuk mengoptimalkan retribusi kendaraan.
Pemasangan guardrail pada ruas jalan rawan kecelakaan, khususnya di wilayah Jampea.
Penambahan petugas parkir pada lokasi strategis yang berpotensi retribusi.
Pembenahan lampu jalan guna menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Muhammad Irfan, juga menyoroti pula persoalan lama yang belum tertangani secara efektif, yakni aktivitas bongkar muat barang di dalam kota Benteng.

“Kadang bikin macet, dan membahayakan pengguna jalan lain,” bebernya.

“Yang paling sering jadi sorotan adalah bongkar muat dalam kota. Padahal, aturan sudah jelas, proses ini seharusnya dilakukan setelah pukul 22.00 WITA sesuai kesepakatan antara pemilik armada dan dinas terkait,” tegasnya.

Anggota Komisi III itu berharap Dinas Perhubungan segera merespons rekomendasi tersebut demi perbaikan sistem transportasi dan pelayanan publik yang lebih baik ke depannya.